Simalungun – Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.
sesuai Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat no 7 tahun 2019 mengamanatkan hal tersebut,bahwa penyedia di wajibkan mendaftarkan pekerjaannya dalam BPJS ketenagakerjaan sebagai standar kerja penyedia jasa konstruksi.
Namun temuan awak media di pengerjaan Rekonstruksi Jalan Simpang Nagojor Tanah Jawa/Jawa Maraja Bah Jambi dengan pengerjaan Dua titik yang berbeda kontraktor sebesar 24 milliar lebih pekerja tidak memakai (APD)K3.
Awak media konfirmasi via pesan whatsapp Kepala Dinas Tenaga Kerja Riando Purba Terkait Pekerja tidak memakai APD (K3) “Ia bg, Ricardo, untuk K3 itu menjadi kewenangan dari UPT Pengawasan Disnaker Prop. Ke Disnaker Kab kita sifatnya koordinasi utk K3, dan ketika ada informasi seperti kita siap utk menindaklanjutinya dng berkoordinasi dgn UPT Pengawasan”ungkapnya.
Awak media lanjut konfirmasi via pesan whatsapp selaku UPT Pengawasan Disnaker propinsi Robby si payung jumat 18/10/24 terkait APD(K3) “Siap lae,
Terima kasih atas info nya” Balasnya. Namun sampai hari ini belum menindak lanjutilanjuti dan patut di duga tidak Terdaftar di Disnaker atau ada kongkalikong dengan kontraktor.
Benny T Panjaitan selaku sosial control menanggapi akibat lemahnya pengawasan Dinas Ketenagakerjaan “Menurut peraturan tentang SMK3 tentang keselamatan kerja dan kecelakaan kerja jelas ada unsur pidananya apabila terjadi kepada para pekerja, itulah kita lapor sama APH” Ucapnya(RG)
